INDRAMAYU MP - Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu selama empat hari atau sejak tanggal 3 sampai dengan 6 November 2021 lalu melaksanakan kegiatan kunjungan koordinasi ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Koordinasi tersebut tentang larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik (anggota DPRD) sesuai amanat perundang-undangan. Sedangkan pimpinan dan anggota BK yang hadir pada Kunjungan Koordinasi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Syaefudin, SH., Koordinator Badan Kehormatan, Turah., Ketua Badan Kehormatan, H.Ruyanto., Wakil Ketua Badan Kehormatan, Karmadi., serta anggota Badan Kehormatan yakni H.Estim Enting., Sandi Jaya Pasa dan H.Imam Mul Mutaqim. Menurut Ketua BK, H.Ruyanto, dilaksanakannya Kunjungan Koordinasi ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah diantaranya untuk memperdalam kajian hukum, proses penanganan hukum jika ada anggota DPRD yang terbukti melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat publik dan penyusunan anggaran Badan Kehormatan dalam upaya penggalian bahan bukti, pemanggilan pelapor, verifikasi terlapor, sharing pendapat dan Kunjungan Konsultasi terkait pendalaman penanganan pelaporan. Dalam Kunjungan Kordinasi tersebut rombongan Badan Kehormatan diterima oleh Sekretaris DPRD Kota Semarang dan jajaran pejabat lainnya diruang rapat Gedung Legislatif setempat dan Ketika berkunjung ke DPRD Kabupaten Kendal diterima Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan yakni Sukri. Dalam kunjungan Koordinasi itu pun dilakukan dialog interaktif dan pemaparan terkait regulasi larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik atau dalam ini bagi anggota DPRD. (Tim MP)

INDRAMAYU MP - Dengan adanya rumor serta pemberitaan yang berkembang di kalangan masyarakat, tentang adanya seorang oknum direksi RSUD Kabupaten Indramayu, yang dinilai telah kehilangan integritas, sekaligus melalaikan profesionalismenya sebagai ASN, dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai, bagian direksi RSUD Kabupaten Indramayu, dalam beberapa bulan belakangan ini. Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, menyelenggarakan rapat kerja gabungan, yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD H Sirojudin, SP, dengan menghadirkan Plt. Irbansus Inspektorat Gunawan,  Auditor Inspektorat Dede S, Kepala BKPSDM Wahidin dan Dirut RSUD Indramayu dr. Lisfayeni.

Rapat Gabungan Komisi 1 dengan Ketuanya Liyana Lisdia Dewi, SE dan Komisi 2 Dalam SH KN, mengungkapkan bahwa untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang liar di masyarakat, maka melalui Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II yang diselenggarakan ini, untuk mendapatkan informasi yang akurat sekaligus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik dakam mengatasi masalah dimaksud.

Berkaitan Hal tersebut Direktur RSUD Lisfayeni mengungkapkan bahwa yang bersangkutan  sebagai jajaran direksi RSUD menyatakan bahwa dirinya sedang menjalani hukuman dari Bupati Indramayu, dimana pada saat melaksanakan inspeksi mendadak ke RSUD Kabupaten Indramayu beberapa waktu yang lalu, Bupati Indramayu menegurnya akibat tengah melakukan tindakan yang dinilai oleh Bupati Indramayu telah melanggar kepatutan sebagai seorang direksi.

Dari hasil diskusi pada rapat gabungan tersebut, Pimpinan dan Peserta Rapat Gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Indramayu, pada prinsipnya telah memahami duduk permasalahan yang terjadi terhadap direksi RSUD Kabupaten Indramayutersebut, dan selanjutnya, Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Indramayu merekomendasikan.

Bahwa Direktur RSUD Kabupaten Indramayu harus berikap tegas, sekaligus menegakkan sistem reward and punishment, terhadap siapapun dalam manajemen RSUD Kabupaten Indramayu. Direksi RSUD Kabupaten Indramayu juga perlu memfungsikan kembali Dewan Pengawas. Sedangkan BKPSDM Kabupaten Indramayu perlu lebih serius untuk menangani masalah ini dengan senantiasa berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Inspektorat Kabupaten Indramayu diharapkan untuk terus mengawasi setiap dinamika dalam penyelenggaraan kepegawaian dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Serta Berkaitan dengan sangsi Bupati, agar semua pihak yang terlibat, agar menghadap langsung kepada Bupati, demi meluruskan permasalahan, serta memberikan penjelasan kepada Bupati, mengenai mekanisme pemberiaan punishment terhadap ASN, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. TIM MP

INDRAMAYU (MP)- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu selama empat hari atau sejak tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021 mengikuti kegiatan Workshop atau Bimbingan Teknis atau Bimtek tentang optimalisasi peran DPRD dalam membangun daerah berdasarkan fungsi tugas dalam kemitraan dengan pemerintah daerah. Kegiatan Bimtek berlangsung di aula hotel Melia Purosani Yogyakarta yang berlokasi di jalan Mayor Suryotomo Kecamatan Gondamanan Kota Yogyakarta dan bekerja sama dengan universitas Janabadra Yogyakarta. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Syaefudin, SH., mengatakan, kegiatan Workshop atau Bimbingan Teknis ini sangat penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD karena menyangkut peran lembaga legislatif selaku mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membangun daerah, termasuk untuk mengetahui lebih jauh fungsi dan tugas anggota DPRD dalam pembangunan di daerah. “Kegiatan Bimbingan Teknis ini sangat penting karena menyangkut peningkatan pengetahuan anggota DPRD termasuk untuk mengetahui lebih jauh peranserta lembaga Legislatif dalam pembangunan daerah”, ujarnya. Sementara itu Wakil Rektor II Universitas Janabadra, Siti Rochmah Ika, SE., M.Sc., Akt, CA., dalam sambutannya, mengatakan, kerjasama penyelenggaraan Workshop atau Bimbingan Teknis ini merupakan penghargaan dan kepercayaan tersendiri dari lembaga Legislatif Indramayu kepada Universitas Janabadra. Oleh karenanya, kata Siti Rochmah Ika, pihak Universitas pun akan menghadirkan para Pemapar atau Narasumber yang handal dibidang keuangan serta Pemerintahan, termasuk akan menggelar acara dialog interaktif sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara anggota DPRD dengan para Pemapar atau Narasumber Bimtek. “Karena telah dipercaya dalam penyelenggaraan Workshop atau Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, maka kami akan menjaga kepercayaan ini dengan menghadirkan para Pemapar serta Narasumber yang sangat mumpuni dibidangnya”, ujar Siti Rochmah Ika. (Tim MP)

PEKALONGAN MP - Badan musyawarah (BAMUS) DPRD kabupaten Indramayu melakukan koordinasi ke DPRD kabupaten Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan , Rabu (26/3/2021). Rombongan BAMUS DPRD kabupaten Indramayu di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin SH,  mendampingi antara lain Wakil Ketua Turah, Dan anggota BAMUS DPRD kabupaten Indramayu, Sekretaris DPRD Iding Syarifuddin,SE,MM beserta staf pendamping.

Bamus DPRD kabupaten Indramayu diterima oleh Kepala bagian (KABAG) persidangan kabupaten Pekalongan.

Dijelaskan oleh Ketua DPRD kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH, maksud kunjungan anggota Banmus DPRD Kabupaten Indramayu ke DPRD kabupaten Pekalongan adalah bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi, terutama menanyakan sejauh mana peran Bamus dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD, berapa orang yang menjadi Banmus di DPRD Pekalongan, dan selengkapnya susunan AKD.

Kabag persidangan kabupaten Pekalongan menerangkan, peran Banmus sangat strategis dalam DPRD kabupaten Pekalongan, terutama membuat jadwal kegiatan  DPRD dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan. Adapun kegiatan Banmus biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Banggar, sehingga menyangkut kesejahteraan dan hal-hal lainnya dilaksanakan secara terbuka.

Seraya Di DPRD kota Pekalonganpun Rombongan Bamus DPRD kabupaten Indramayu di terima langsung KABAG Persidangan sekretariat DPRD Kota Pekalongan, dalam sambutannya peran badan musyawarah mungkin tidak jauh berbeda dengan DPRD atau kota yang lain.

Ditambahkannya, untuk Badan Kehormatan (BK), anggotanya terdiri dari perwakilan partai.


Terlibat dalam diskusi yang membangun pertanyaan demi pertanyaan  di lontarkan serta sharing pengalaman yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Secara garis besar ingin mengetahui bagaimana peran bamus, langkah apa yang di punyai Sekretariat DPRD di bidang IT, anggaran, dan SDM.

Di akhir acara rombongan Bamus DPRD kabupaten Indramayu saling bertukar cindera mata, tanda koordinasi sudah selesai. TIM MP

SUBANG MP - Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli, Wakil Ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah Hadiri Undangan Dialog dengan paguyuban Nelayan Patimban di an Indramayu, Senin (23 Agustus 2021) Bertempat Di rumah Dinas Bupati Subang, Bupati Indramayu dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah Hadiri Undangan dialog dengan Bupati Subang dalam rangka berdialog dengan Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu. Di hadapan Bupati Subang dan Bupati Indramayu paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu, dengan di bangun nya Pelabuhan Patimban berdampak kepada nasib para nelayan dengan penurunan yang sangat drastis sehingga para nelayan minta kompensasi ke KSOP patimban. Karena bagaimanapun juga walaupun keberadaan Pelabuhan internasional patimban secara letak geografis berada di perbatasan wilayah Subang, dengan adanya pembangunan pelabuhan internasional patimban tersebut otomatis dampak nya itu sampai wilayah Indramayu. "pelabuhan internasional patimban memang harus ada efek yang baik untuk lingkungan sekitar. Baik untuk Indramayu pada khususnya dan Jawa barat secara umum,” tegasnya Perwakilan para nelayan mengharapkan kepala daerah dan legislatif dapat memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan Patimban. Wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah menyampaikan Pemerintah daerah Subang dan Indramayu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para nelayan, semoga semuanya dapat segera terakomodir dengan baik.tegasnya

INDRAMAYU (MP)– Guna mensukseskan gelaran Pemilihan Kuwu ( Pilwu ) Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Indramayu melalui Dewan Dapil III menggelar sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula kantor Kecamatan Sukagumiwang, kecamatan Widasari dan Desa Gadingan Kab. Indramayu.

Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu. ini dihadiri langsung oleh Anggota DPRD kabupaten Indramayu Dapil III Kabupaten Indramayu H. Abdul Rohman, Iis Marni, H Rudin, serta dihadiri unsur Forkompinca, panitia pemilihan kuwu, Pj Kuwu serta unsur BPD.

Dalam sosialisasinya Anggota Komisi III DPRD kab.Indramayu H. Abdul Rohman mengatakan, potensi terjadinya konflik dimasyarakat harus diantisiasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Oleh karenanya dia berharap kepada Panpilwu harus mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya serta mengedepankan tahapan tahapan yang tertuang dalam Perda No 5 tahun 2017.

“Panitia pemilihan kuwu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, bersikap netral, juga mengacu baik pada Perda maupun Perbup,”tegas Abdul Rahman.

H Rudin juga menegaskan, pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut ditingkat desa. Oleh karenanya, pihaknya menghimbau agar kinerja Panpilwu tidak lepas berkoordinasi dengan Camat jajaran BPD maupun Pj Kuwu di desanya masing-masing.

“BPD dan Pj Kuwu dan juga Panpilwu harus bersama-sama mensukseskan Pilwu, tentunya ketiga piont inilah harus saling bersinergi guna suksesnya  Pilwu serentak di Indramayu, ungkapnya

Disisi lain, masih belum cairnya anggaran pelaksanaan Pilwu di 171 desa penyelenggara pemilihan Kuwu H. Abdul Rahman mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi baik dengan DPMD maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu dalam sambutannya Camat Slieg memaparkan, proses tahapan pelaksanaan Pilwu yang ada di wilayahnya berjalan dengan baik.

Ada 7 desa di wilayahnya yang akan menggelar pilwu diantaranya, Desa Gadingan, Desa Tugu, Desa Sliyeg, Desa Majasari. Desa Sleman, Desa Tambi.

“ mengenai proses pelaksanaan pilwu di Kecamatan Slieg sejak bulan Februari hingga pada tahapan penutupan pendaftaran bacalwu berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang tentunya mengacu baik pada Perbup maupun Perda,”Tegas Camat. TIM MP

Komisi

  • Komisi I

  • Komisi II

  • Komisi III

  • Komisi IV